Rabu, 10 November 2021

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Melakukan Survei Kegiatan Kotaku di Daerah Pelabuhan Kecamatan Kejaksan bersama Wakil Walikota Cirebon Ibu Dra. Hj. Eti Herawati dan didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon (Ir. Agung Sedijono, M.Si) Pak Kabid bagian permukiman ( Wadi, SE) dan Pak Yanto

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder). Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (environment and social safeguard).

Kamis, 11 November 2021

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasa Permukiman Kota Cirebon Melakukan Sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Sosial Program Rutilahu Tahun Anggaran 2021 dan sosialisasi sistem pelaporan administrasi (SIPARU). Oleh Pak Nanang, Ibu Hani dengan Tim Teknis, BKM, Koordinator Fasilitator, Tenaga Fasilitator, Toko PD, Toko TB.

Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.

RTLH merupakan singkatan dari Rumah Tidak Layak Huni, dimana hal tersebut menggambarkan kondisi rumah yang tidak layak bagi penghuninya. Sebagian besar faktor yang menyebabkan adanya rumah tidak layak huni adalah kemiskinan, yang mana kemiskinan adalah menjadi musuh utama dalam masyarakat saat ini.

Adapun bantuan pemerintah bersifat stimulan, jadi tidak 100% ditanggung dari bantuan pemerintah, namun adapula sebagian biaya / bantuan yang berasal dari masyarakat baik dalam bentuk material maupun tenaga. Kebanyakan bantuan dari masyarakat atau swadaya berbentuk tenaga yang diimplementasikan dalam gotong royong dalam membantu membangun Rumah Tidak Layak Huni.

Senin, 18 Oktober 2021

DPRKP Kota Cirebon melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Rutilahu (Rumah tidak layak huni) di daerah Kejaksan Kota Cirebon

Bapak Wadi. SE. Selaku Kepala Bidang kawasan permukiman Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP) melakukan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Gubernur Rumah tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Kejaksan Kabupaten Cirebon.

Sebagaimana terdapat dalam UU no 1 tahun 2011, rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rabu, 14 Oktober 2021

DPRKP Kota Cirebon melaksanakan Orientasi awal Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Panjunan Cirebon.

Detai Engineering Design (DED) dalam Pekerjaan Konstruksi dapat diartikan sebagai produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti Gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

Adapun Tujuan dari pelaksanaan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Panjunan Cirebon ini bertujuan untuk Memberikan kesimpulan teknis terhadap alternatif sistem proyek Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Panjunan Cirebon sehingga didapatkan desain rinci yang meliputi: Analisa, Desain, dan Kalkulasi gambar desain.

Senin, 11 Oktober 2021

DPRKP Kota Cirebon melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Rutilahu Bantuan Provinsi di Kelurahan Kasepuhan Kota Cirebon

Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan atau Progress dari Program Rutilahu tersebut apakah sudah berjalan dengan baik atau ada kendala-kendala yang perlu diselesaikan.

Proses penerimaan program ini sudah terdata oleh DPRKP, sehingga rumah warga yang hanya benar-benar tidak layak huni saja yang akan menerima bantuan. Monitoring dan Evaluasi Program Rutilahu ini juga dihadiri oleh Babinsa, Babinkamtibmas, Lurah, Korfas, TFL, dan BKM.